Bandung, Teropongmedia.id – Dalam video acara Musrenbang, yang dihadiri oleh gedung Cirebon, pada 7 Mei 2025, Deddy Mulladi menyampaikan pengembangan Jawa Barat dengan perspektif budaya.
Ditentukan untuk mengembalikan tatar Sundan dalam ajaran Siliban, yaitu pemulihan perkembangan di ekosistem alami, yang dalam kondisi modern disebut “Go Green”.
Memori Deddy Mulladi tentang kebijakannya membongkar pemukiman di sepanjang tepi sungai Becasi untuk menjadi insutifnya sendiri tanpa perlu persetujuan DPRD. Menurutnya, ada hal -hal yang perlu dirancang bersama, dan beberapa harus diisi sendiri.
“Mengapa? Jika saya membongkar bangunan di tepi sungai, bayangkan bahwa jika saya pertama kali membahas DPRD, itu tidak akan pernah terungkap. Karena DPR memiliki bagian integral di sana. Ada pesta A, Pesta B. Diskusi akan berhari -hari. Kemudian, aspirasi tidak dihentikan.
Baca juga:
Breaking News: tersinggung oleh pernyataan Deddy Mulladi, PDIP mengeluarkan faksi dari pleno pleno Java DPRD Barat
Java Western PDIP DPRD Facte Membersihkan Pencarian Dedi Mulyadi: Bukan hanya KDM yang ingin maju!
Meskipun ada program yang perlu dilaporkan ke pemangku kepentingan lain, yaitu masalah anggaran dan perencanaan. Dalam pidatonya, dia mengakui bahwa dia masih bergerak tanpa memikirkan anggarannya sama sekali, yang penting adalah berjalan dan direalisasikan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk tidak menghasilkan uang.
“Uang yang saya ikuti, saya mengikutinya bahwa saya mendengar saya memiliki jenis uang terbatas”, IFT
“Kenapa, raja tidak menarik APBD, VOC membangun cirebon milik negara, tidak ada persetujuan DPR, tapi tidak apa -apa. Ada persetujuan DPR bahwa kami telah pingsan beberapa kali,” lanjutnya, lanjutnya, lanjutnya, lanjutnya
Seperti yang diketahui, faksi PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan dirilis pada pertemuan pleno Java DPRD Barat pada hari Jumat, 16 Mei 2025. Perwakilan anggota PDIP Face mengatakan mereka kecewa dengan pernyataan Dedi Mulyadi dalam acara Java Western Java untuk beberapa waktu.
Faksi PDIP ingin meminta klarifikasi langsung dari Nenek Mulladi sebagai gubernur Jawa Barat untuk pernyataannya, yang dianggap sebagai DPRD yang didiskreditkan. (USK)